Piagam Madinah & undang-undang dasar NRI 1945 : kajian perbandingan tentang d…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-474-3

Deskripsi Fisik

xxiii, 294 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

297.96 AHM p

Desentralisasi, otonomi, dan pemekaran daerah di Indonesia

Pemekaran daerah dianggap sebagai suatu cara yang tepat dalam upaya menata daerah. Dalam konteks hubungan antara masyarakat dan pemerintah, kebijakan ini dirasa mampu memberikan sumbangan positif. Meratanya pembangunan, pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, seperti politik, merupakan beberapa contoh positif dari adanya otonomi …

Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

979-3654-19-8

Deskripsi Fisik

xii,384hal.;21cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Prinsip kehati-hatian dalam memberantas manajemen koruptif pada pemerintahan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-065-193-7

Deskripsi Fisik

ix, 426 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Ilmu administrasi publik

Edisi

ed.rev., cet.2

ISBN/ISSN

979-518-738-4

Deskripsi Fisik

ix, 268 hlm. : 4b ilus. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.3 INU i

Administrasi pemerintahan daerah : sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Ind…

Diterbitkan atas kerjasama dengan Fisip Untirta Press

Materi Pokok Administrasi Pemerintahan daerah II

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Surat Keputusan Intruksi Dan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tin…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

--,58 hal.;21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Sistem Pemerintahan Indonesia edisi revisi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9795268511

Deskripsi Fisik

xiv,380hal.;21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Petunjuk Pelaksanaan Keuangan Bagi Para Bendaharawan Atasan Langsung Atau pem…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v,182 hal.;21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-