penelitian menunjukkan bahwa kegagalan fungsional PP No. 84/1999 merupakan konsekuensi resiliensi pembangkangan masyarakat Agam berbasis martabat nagari, kedaulatan wilayah, harga diri adat, dan memori kolektif yang memaksa negara melakukan koreksi melalui UU No. 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi. Kelumpuhan kultur hukum ini merambat pada dimensi struktur melalui fenomena nverted elitism …
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kolaborasidesain kelembagaandalam mitigasi bencana longsor di Kota Sawahlunto telah berlangsung secara faktual,namun masih bersifat parsial dan belum terlembaga secara utuh. Partisipasi lintas aktorbelum sepenuhnya setara dalam pengambilan keputusan; forum kolaborasibelumberfungsi optimal sebagai arena deliberatif yang rutin dan preventif; aturan opera…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua long distance marriage mengalami ketidakefektifan pada fungsi sosialisasi dan perlindungan keluarga. Pada fungsi sosialisasi, ketidakefektifan dipengaruhi oleh keterbatasan kehadiran fisik orang tua dalam proses sosialisasi anak, dominasi salah satu orang tua dalam pelaksanaan sosialisasi anak, perbedaan intensitas keterlibatan orang tua dalam pengas…
Hasil penelitian terhadap masyarakat Desa Pulau Tengah di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, menunjukkan bahwa alasan utama pengusulan Hutan Adat dalam APL adalah untuk mengakses dukungan pemerintah dan memperkuat kepastian hak adat. Penetapan Hutan Adat memiliki implikasi sosiokultural terhadap komunitas Desa Pulau Tengah, di antaranya munculnya kelompok sosial baru sebagai pengatur Hutan …
Penelitian ini menemukan bahwa kanal formal-kelembagaan menjadikan PKH sebagai program nasional yang stabil melalui dasar hukum, anggaran, struktur koordinasi, sistem data, mekanisme penyaluran, dan prosedur pendampingan. Namun, keberhasilan kelembagaan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh capaian substantif, terutama graduasi sejahtera mandiri, kemandirian ekonomi, dan perubahan kapasitas ru…
Penelitian ini menemukan bahwa interaksi aktor pemerintah dan nonpemerintah terjadi dalam bentuk kerjasama dan koordinasi. Pola jaringan kebijakan yang terjadi yaitu jaringan kebijakan kolaboratif yang adaptif dengan pola bertindak bersifat collective action dalam penanganan bencana. Karakteristik jaringan adaptifini mengadopsi pola lokal dalam penanganan bencana, antara lain: kebijakan penanga…