Di tahun-tahun awal implementasi UU Desa, masih banyak problem yang sering ditemui. Tidak siapnya pemerintah desa untuk mengadaptasikan diridengan UU Desa adalah masalah yang seringkali mengemuka. Masalah lain yang tiak kalah sering mengemuka adalah menggejalanya pembangunan desa yang terlalu menekankan pembangunan fisik dan berorientasi pada pendapatan. Akibatnya, pembangunan manusia didesa di…
Kebijakan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah wujud dari pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi di negara Republik Indonesia. Dengan sistem desentralisasi maka lahirlah daerah-daerah otonom yang memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola pemerintahan daerah. Administrasi Pemerintahan Daerah menjadi satu dasar untuk mengelola pemerintahan daer…
Pemerintahan desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi fokus dan penentu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak des…